Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar ini diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada Januari 2020. Di awal program ini muncul, ...

Ini berlaku bagi PTN BLU dan Satker. 2. Tanpa ada akreditasi minimum. Untuk saat ini, mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN BH. Di kebijakan Kampus Merdeka, PTN BLU dan Satker ...

Saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru.

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Kampus Merdeka telah diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada akhir Januari 2020. Baru beberapa bulan diluncurkan, seluruh dunia ...

Kampus Berdampak ini adalah kelanjutan dari Kampus Merdeka. Jadi, tidak ada program yang hilang dari Kampus Merdeka," tutur Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek Berry Juliandi ...

Kebijakan Kampus Merdeka yang kedua adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Adapun kebijakan-kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan adalah otonomi universitas berakreditasi A dan Buntuk membuka program studi baru, re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, ...

Kebijakan Kampus Merdeka menitikberatkan pada pelonggaran proses akreditasi, ... (prodi) baru, dan kemudahan PTN Badan Layanan Umum (BLU) serta Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum ...

Empat Kebijakan Kampus Merdeka. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Pertama, perihal otonomi kampus. ... Ketiga, perihal kebebasan bagi PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH.

Sejatinya, kebijakan Kampus Merdeka merefleksikan suatu impian besar untuk mendongkrak kualitas PT agar mampu bersaing di panggung dunia. Impian itu dapat terwujud manakala tercipta ekosistem world ...